Ia menambahkan, hal ini penting mengingat sebagian besar muridnya dari keluarga menengah ke bawah yang mungkin belum terbiasa menggunakan perangkat digital.
Untuk memastikan pembentukan karakter berjalan maksimal, unsur TNI dan Polri turut dilibatkan dalam proses pengenalan dan pembinaan siswa.
Selain itu, program ini juga melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti Kementerian Pendidikan, Komdigi, Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional (BGN), BPS, hingga Kementerian Agama.
”Presiden Prabowo ingin agar kemiskinan tidak menjadi warisan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk mengubah mindset anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar mereka punya masa depan yang lebih baik,” tegas Lutfi.
Meski belum resmi diluncurkan oleh Presiden, Sekolah Rakyat diperkirakan akan memulai proses pembelajaran penuh pada September 2025.
”Masa pendidikan akan berlangsung seperti sekolah formal lainnya, lengkap dengan NPSN, ijazah resmi, dan integrasi ke Dapodik milik Kementerian Pendidikan, memastikan status hukumnya setara dengan sekolah reguler,” pungkas Lutfi. (IKhsan)
Editor: Yayu
