‎‎WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat kini mulai memasuki tahap pelaksanaan awal di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel). ‎ ‎Satuan Tugas (Satgas) Rekrutmen Sekolah Rakyat Kalsel, Lutfi A Rachman, mengatakan program ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik sekolah dilakukan oleh Kementerian PUPR. Operasional sekolah, termasuk pengadaan guru, kepala sekolah, serta pembiayaan siswa, akan ditanggung oleh APBN. ‎ ‎"Ini adalah program rintisan yang masih dalam tahap evaluasi dan pengembangan, tetapi prinsip dasarnya adalah menciptakan sekolah yang berbeda, yang mampu mencetak generasi muda dengan karakter kuat dan mindset positif," ujar Lutfi, saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025) siang. ‎ ‎Berbeda dengan sekolah umum yang menggunakan Kurikulum Merdeka, Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum khusus yang mengintegrasikan pelajaran kepemimpinan serta sistem Learning Management System (LMS) berbasis digital. Para murid akan menggunakan perangkat teknologi seperti laptop atau komputer dalam kegiatan belajar mereka. ‎ ‎"Saat ini kami masih dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang berlangsung selama dua bulan. Fokusnya bukan hanya pengenalan lingkungan, tapi juga pembelajaran teknologi dasar dan pembentukan karakter," jelas Lutfi lagi. ‎ BACA JUGA: Dukung Palestina, Ratusan Warga Yunani Usir Kedatangan Kapal Pesiar Bermuatan 1.600 Turis Israel di Pelabuhan Syros Ia menambahkan, hal ini penting mengingat sebagian besar muridnya dari keluarga menengah ke bawah yang mungkin belum terbiasa menggunakan perangkat digital. ‎ ‎Untuk memastikan pembentukan karakter berjalan maksimal, unsur TNI dan Polri turut dilibatkan dalam proses pengenalan dan pembinaan siswa. ‎ ‎Selain itu, program ini juga melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti Kementerian Pendidikan, Komdigi, Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional (BGN), BPS, hingga Kementerian Agama. ‎ ‎"Presiden Prabowo ingin agar kemiskinan tidak menjadi warisan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir untuk mengubah mindset anak-anak dari keluarga tidak mampu, agar mereka punya masa depan yang lebih baik," tegas Lutfi. ‎ ‎Meski belum resmi diluncurkan oleh Presiden, Sekolah Rakyat diperkirakan akan memulai proses pembelajaran penuh pada September 2025. ‎ ‎"Masa pendidikan akan berlangsung seperti sekolah formal lainnya, lengkap dengan NPSN, ijazah resmi, dan integrasi ke Dapodik milik Kementerian Pendidikan, memastikan status hukumnya setara dengan sekolah reguler," pungkas Lutfi. (IKhsan) Editor: Yayu