WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemindahan narapidana kasus pembunuhan jurnalis Juwita, Jumran, secara diam-diam ke Lapas Kelas IIA Balikpapan menimbulkan polemik dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Padahal, proses hukum yang selama ini dinilai terbuka justru menyisakan pertanyaan besar di penghujung putusannya. Jumran, eks prajurit TNI AL yang telah divonis penjara seumur hidup dan diberhentikan secara tidak hormat (PTDH), kini berstatus sebagai warga sipil. Namun, tanpa pemberitahuan resmi kepada keluarga korban maupun kuasa hukum, ia dipindahkan dari Kalimantan Selatan ke Balikpapan—wilayah di luar lokasi tindak pidana. Arya, Pelaksana Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa pemindahan narapidana tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi jika melibatkan lintas provinsi. “Lazimnya pemindahan dilakukan oleh pihak lapas atau rutan di lokasi kejadian perkara, bukan atas dasar permintaan sepihak,” tegas Arya saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025). BACA JUGA:Kuasa Hukum Desak Pemindahan Jumran Dikaji Ulang, Minta Pengembalian ke Lapas Banjarbaru Menurutnya, pemindahan napi harus melewati proses administrasi panjang dan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jika tidak disertai alasan mendesak seperti gangguan keamanan atau pelanggaran berat di dalam lapas, maka pemindahan ini patut dipertanyakan. Dugaan Ada yang Ditutupi Kebingungan semakin bertambah saat tim kuasa hukum korban meminta klarifikasi ke Oditurat Militer. Mereka diberitahu bahwa pemindahan dilakukan atas permintaan Danlanal Balikpapan. Namun, saat Danlanal dikonfirmasi, ia semula menyatakan tidak tahu-menahu, lalu belakangan menyebut itu merupakan permintaan pribadi dari Jumran sendiri. “Informasi yang berubah-ubah ini menciptakan kesan seolah ada sesuatu yang ditutupi. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan,” ujar Arya. Ombudsman dan DPR RI Menyikapi polemik ini, pihak Kanwil Kemenkumham Kalsel menyarankan agar keluarga korban dan tim hukum segera mengajukan laporan keberatan ke Ombudsman RI, serta menggandeng lembaga legislatif seperti Komisi III DPR RI untuk mengawal transparansi kasus. “Kami hanya bisa mendorong dalam koridor tugas kami, yakni memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi dan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” pungkas Arya.(Wartabanjar.com/IKhsan) editor: nur muhammad