Di beberapa daerah, seperti Semarang, sekolah swasta menjadi mitra yang dirujuk oleh dinas pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
BACA JUGA: Bawa 2 Paket Sabu, Pria di Tanah Bumbu Diciduk Tengah Malam
“Sekolah mitra tersebut juga mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah. Jadi sebenarnya, langkah-langkah menuju pemerataan antara negeri dan swasta sudah kami lakukan sebelum putusan MK keluar,” terang Fajar.
Ia memastikan, ke depan tidak akan ada lagi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam hal pembebasan biaya pendidikan.
“SPP pun akan ditiadakan, termasuk untuk sekolah swasta. Formulasinya sedang kami susun,” kata Fajar.
Pihaknya juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas penyelenggara pendidikan seperti Muhammadiyah, NU, PGRI dan lainnya, dalam proses public hearing,” sambungnya.
Pernyataan ini mempertegas arah kebijakan pemerintah yang inklusif dan berkeadilan dalam layanan pendidikan, dengan harapan semua siswa mendapatkan akses yang sama tanpa terkendala biaya. (Ramadan)
Editor: Yayu
