“Selama ini kita juga bantu sekolah-sekolah swasta, baik dari BOSDA maupun penempatan kepala sekolah dari ASN,” paparnya.
Terkait kemungkinan pembebasan SPP di sekolah swasta, Ryan menyebut hal itu akan dikaji lebih lanjut.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, mengingat beban anggaran daerah yang juga harus dialokasikan ke berbagai sektor prioritas lainnya.
“Kalau nanti SPP diambil alih sepenuhnya, kita juga berharap ada dukungan dari pusat. Sebab kalau hanya ditanggung oleh APBD, bisa jadi cukup membebani karena ada banyak prioritas lain yang harus dibiayai,” jelasnya.
Di Kota Banjarmasin terdapat sekitar 26 sekolah menengah pertama (SMP) swasta, sebagian di antaranya sudah mulai menerapkan pembebasan biaya pendidikan sebagai bagian dari program lokal seperti “Banjarmasin Belajar.”
Ryan juga menegaskan bahwa kebijakan sekolah swasta gratis tidak bersifat wajib bagi semuanya.
Sekolah swasta yang masih ingin mandiri diperbolehkan untuk tetap menjalankan operasional secara swadaya, sesuai arahan dari Kementerian.
“Itu tetap menjadi pilihan bagi masing-masing sekolah swasta, yang masih ingin mandiri juga diperkenankan,” pungkasnya. (Ramadan)
Editor: Yayu
