WARTABANJAR.COM, PARINGIN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tundakan tengah menjadi sorotan setelah sebuah media memberitakan dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaannya. Isu tersebut ramai diperbincangkan dan dibagikan di grup Facebook warga Balangan. Kepala Desa Tundakan, Syafi’i, dengan sigap memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa BUMDes di desanya memang bergerak di bidang barang dan jasa. Baca Juga Pengendara Sepeda Motor Tewas di Jalan Brigjen H Hasan Basri Bahkan, pada tahun 2022, BUMDes Tundakan pernah mewakili Kabupaten Balangan dalam lomba BUMDes se-Kalimantan Selatan dan berhasil meraih peringkat kedelapan dari dua belas peserta perwakilan kabupaten/kota. Seiring dengan kesuksesan tersebut, BUMDes Tundakan kemudian mencoba memperluas usaha ke sektor pertanian. Namun, menurut Syafi’i, usaha di bidang pertanian tersebut akhirnya gagal akibat serangan penyakit dan sejumlah faktor lainnya. Selain itu, Syafi’i juga mengungkapkan adanya konflik internal antara pemerintah desa dan salah satu kelompok penerima program ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa kelompok tersebut sebelumnya telah menerima bantuan dana ketahanan pangan untuk mengelola kolam ikan. Hasilnya, usaha mereka berhasil meraih keuntungan sekitar Rp30 juta. Kata Syafi’i seharusnya keuntungan kelompoknya tersebut harus ada masuk desa, di mana keuntungan tersebut nantinya di salurkan lagi ke kelompok lain. Namun, masalah muncul ketika kelompok tersebut kembali mengajukan permohonan pinjaman kepada BUMDes untuk mengembangkan usaha mereka. Syafi’i menegaskan bahwa sebagai kepala desa, ia harus bersikap adil dan bijak dalam menyalurkan dana. “Masih banyak kelompok lain yang juga perlu dibantu. Kalau kami terus memberikan dana ke kelompok yang sudah untung, akan timbul kecemburuan sosial. Apalagi mereka sudah memiliki modal dari keuntungan usaha sebelumnya. Kenapa tidak menggunakan keuntungan itu untuk mengembangkan usaha mereka? Kenapa harus meminta bantuan lagi?” ujar Syafi’i. Ia menegaskan bahwa prinsip pemerataan dan keberlanjutan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, agar semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka melalui BUMDes.(Alfi) Editor Restu