4. Revisi skema tarif penumpang, termasuk penghapusan fitur seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas.
5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara transparan dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Aksi ini merupakan kelanjutan dari tuntutan yang sudah disuarakan sejak tahun 2022. Namun dinilai belum mendapat respons konkret dari pemerintah.
Para pengemudi berharap melalui aksi tersebut, suara mereka dapat lebih didengar dan segera ditindaklanjuti.
Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/5/2025). “Dari komisi yang ada di DPR, kita sedang mencari win-win solution yang terbaik, bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Puan Maharani.
Adapun, Puan menyebut bahwa Komisi V dan Komisi IX DPR RI akan menangani langsung aspirasi para pengemudi dan pengusaha transportasi daring. Bahkan, Komisi I DPR juga akan turut serta dalam proses tindak lanjut atas keluhan dan tuntutan yang telah disampaikan.
“Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution,” imbuh politikus perempuan pertama yang memimpin parlemen tersebut.
Selain itu, Ketua DPR RI mengingatkan agar para pengemudi ojek online tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasinya. Ia berharap aksi yang dilakukan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
“Kami juga mengimbau kepada para ojol untuk melakukan demo secara tertib, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum,” tandasnya.(atoe/info publik)
Editor Restu
