WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Kabupaten Banjar kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan publik lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski telah meraih status Universal Health Coverage (UHC) Madya sejak 2023, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan besar: tingginya jumlah peserta BPJS yang tidak aktif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Banjar, HM Hilman, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembaruan Kebijakan Program BPJS Kesehatan di Hotel Grand Qin, Senin (19/5/2025). 99,47 Persen Penduduk Sudah Terdaftar BPJS Berdasarkan data per 1 Mei 2025, dari total 590.393 jiwa penduduk Kabupaten Banjar, sebanyak 581.578 jiwa atau 99,47 persen telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Angka tersebut jauh melampaui syarat minimal UHC sebesar 94 persen. BACA JUGA:Usai Kejari Banjar Lakukan Seleksi EO! PT Amanah Menang Tender MTQ Kalsel Rp7,4 Miliar Namun, dari jumlah itu, peserta aktif hanya 472.638 jiwa, atau sekitar 80,05 persen dari total penduduk. Inilah yang kini menjadi fokus utama Pemkab Banjar. “Sosialisasi ini penting untuk memperbarui pemahaman kebijakan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan membangun komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan iuran serta kualitas layanan,” tegas Hilman. Peran Strategis Program SRIKANDI Hilman juga menyoroti program unggulan SRIKANDI (Sinergi Ruang Inovasi Kesehatan dan Akses Digital) yang digagas untuk mempercepat transformasi digital layanan kesehatan. “Kami berharap dukungan dari sektor usaha dapat membantu menekan angka ketidakaktifan peserta serta memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan,” tambahnya. BPJS: Sudah di Jalur Tepat, Tapi Masih Ada PR Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar, menyebut bahwa pelaksanaan JKN di Kabupaten Banjar sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tingkat keaktifan peserta masih menjadi pekerjaan rumah bersama. “Keaktifan peserta baru mencapai 80 persen. Ini perlu perhatian serius, terutama dari sektor swasta untuk mendukung aktivasi ulang peserta yang nonaktif,” ujar Asmar. Dengan langkah strategis ini, Pemkab Banjar berharap bisa memperkuat fondasi kesehatan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat.(Wartabanjar.com/IKhsan) editor: nur muhammad