WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Terkait masalah sampah di TPA Basirih, Banjarmasin, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan bahwa Pemprov dan Pemerintah Kota Banjarmasin telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
MoU tersebut terkait penambahan volume pembuangan sampah, termasuk penanganan 18.000 ton sampah yang saat ini tertimbun di TPA Basirih.
Mengutip MC Kalsel, Jumat (18/4/2025), ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara benar dan sesuai regulasi oleh Pemko Banjarmasin.
“Kalau melebihi 300 ton, maka harus diiringi dengan pengalokasian dana yang memadai. Jangan sampai terjadi praktik open dumping karena itu bisa menimbulkan masalah lingkungan baru,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, berkomitmen akan membantu Pemerintah Kota Banjarmasin menangani darurat sampah ini, pasca penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak awal Februari 2025.
