Dalam Sebulan Utang Indonesia Bengkak Rp110,8 Triliun! Segini Total ULN RI

WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 sebesar USD 427,5 miliar atau Rp 6.995,87 triliun (kurs Rp 16.364 per dolar AS), tumbuh 5,1 persen secara tahunan (yoy).

Posisi ULN Indonesia pada awal tahun ini meningkat jika dibandingkan Desember 2024 yang tumbuh 4,2 persen (yoy) sebesar USD 424,8 miliar atau setara Rp 6.885 triliun. Sehingga, ULN Indonesia meningkat Rp 110,87 triliun dalam sebulan.

“Posisi ULN Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 427,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 5,1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada bulan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan resmi, Senin (17/1).

Baca juga:Setelah Copot Pemimpin Wilayah Bulog Kalsel, Mentan Amran Semprot Bulog Cuma Menunggu di Gudang

Masih dalam rilisnya, Ramdan menjelaskan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus dikelola secara prudent dan efisien, alokasi pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Pengelolaan ULN pemerintah yang terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8%); Jasa Pendidikan (16,6%); Konstruksi (12,1%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2%).

Baca juga:Kapolri-Panglima Akan Tuntaskan Kasus Penembakan 3 Anggota Polisi Saat Gerebek Judi Sabung Ayam di Lampung

Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.