PK ini juga berlaku untuk bahan laporan dan evaluasi kinerja yang sudah dijalankan. Kepala Bappelitbang mengaku sudah koordinasi dengan Provinsi Kalsel untuk merencanakan replikasi aplikasi raport sementara yang ada pada beberapa daerah di Kalsel termasuk tingkat provinsi, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Tanah Laut.
Munadi ungkapkan untuk Kabupaten Barito Kuala masih belum menerapkan aplikasi tersebut karena masih terkendala beberapa hal seperti sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung untuk penerapan aplikasi.
Ia pun berharap perjanjian kinerja 2025 ini bisa berjalan dengan baik dan menggambarkan kinerja Kabupaten Barito Kuala, sehingga apa yang sudah diberikan pemerintah daerah digunakan efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Barito Kuala.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Fahrurrijal mengatakan bahwa perencanaan aplikasi ini akan diuji coba setelah pelantikan Bupati terpilih Barito Kuala di 2025 ini.
“Sudah berlangsung dua tahun belakangan ini di Bappelitbang terkait PK dan ini akan menjadikan bahan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya,” ujarnya.(humas)
Editor Restu
