WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Rencana penghapusan Transjakarta (TJ) Koridor 1 (Blok M - Kota) mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satu yang menyayangkan rencana tersebut adalah pakar pendidikan Ki Darmaningtyas. Dirinya mengaku kaget mendengar rencana yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta, Syafrin Lupito. Menurutnya, Syafrin melalui akun IG (Instagram)nya akan meniadakan layanan TJ Koridor 1 jika MRT (Mass Rapid Transportation) tahap II sudah rampung yang diperkirakan tahun 2027. "Ini jelas langkah yang tidak tepat, untuk tidak menyebut konyol. Kadishub dipastikan tidak tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi pelanggan MRT dan TJ. Kalau memahami kondisi atau karakter pelanggan MRT dan TJ tentu tidak akan mengeluarkan pernyataan tersebut," katanya seperti dikutip Wartabanjar.com. Baca juga: Diburu Macan Barat Hingga ke Gang Hj Juleha Jalan Belitung, Remaja Diduga Hendak Tawuran Tinggalkan Motor dan Sajam Darmaningtyas beralasan, karakter pelanggan TJ berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek social ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya. Sehingga keberadaan MRT tidak bisa menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute. Alasan pertama, aspek sosial ekonomi pelanggan MRT lebih tinggi kelasnya. Hal itu dari penampilan fisiknya yang lebih glowing, jenis pakaiannya bermerk, parfum maupun tentengan tasnya. "Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni," paparnya. Baca juga: Renovasi Stadion Maguwoharjo di Sleman Rampung, FIFA: Sesuai Standar! Alasan kedua, tarif MRT jelas jauh lebih mahal karena berdasarkan jarak tempuh. Saat ini saja, jarak Lebak Bulus – Bunderan HI tarifnya mencapai Rp. 14 ribu. Sementara menggunakan TJ hanya Rp. 3.500 saja. "Jadi semestinya cara berfikir insan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu bukan menghapus layanan TJ Koridor 1, tapi bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum khususnya MRT," ujarnya. Kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dari 15 tahun digodok dan dikaji, seperti misalnya tarif parkir tengah kota yang mahal, tidak boleh parkir di badan jalan, dan harga BBM untuk kendaraan pribadi yang mahal, saatnya untuk diimplementasikan. Baca juga: Warga Pesisir Pantai Takisung Bakal Direlokasi Kalau menghapus layanan Koridor 1 jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan Pembangunan MRT itu sendiri yang sejak diwacanakan untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi, bukan memindahkan pengguna angkutan umum lainnya. Alasan ketiga, pola perjalanan pengguna Transjakarta berbeda dengan MRT. Dirinya berharap Kadishub atau insan Dinas Perhubungan sesekali naik Koridor 1 dari Blok M sampai Kota agar tahu bahwa pelanggan Koridor 1 sudah mengalami pergeseran dibandingkan 21 tahun silam saat pertama kalinya dioperasikan. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko