Deklarasi darurat militer oleh Yoon menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya gaya pemerintahan otoriter di negara tersebut.

Konstitusi Korea Selatan mengizinkan presiden untuk menyatakan darurat militer dalam keadaan darurat nasional atau ketika ketertiban umum terganggu. Namun, Partai Demokrat, yang menguasai 170 kursi dari total 300 di Majelis Nasional, dapat mencabut status Korea Selatan darurat militer tersebut melalui pemungutan suara mayoritas.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan pertemuan para komandan utama untuk merespons situasi ini, dan Menteri Keuangan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dampak ekonomi setelah pengumuman Korea Selatan darurat militer ini.(pwk)