WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru 15 hari menjabat langsung membuat banyak gebrakan. Puluhan koruptor ditangkap, beberapa pejabat penting di pemerintah pun dipreteli karena perkara penyuapan. Tercatat setidaknya ada 28 koruptor ditangkapi oleh penegak hukum. Begitu juga tiga pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang diperiksa atas dugaan terlibat kasus suap. Penangkapan 28 koruptor itu seperti vonis bebas terdakwa Ronald Tannur yang menyeret tiga hakim, ibu dan pengacara terdakwa. Bukan hanya itu, belasan tersangka kasus korupsi Tol Padang pun diringkus pihak Kejaksaan. Total semua kasus disebut dinilai merugikan negara mencapai Rp3,1 triliun. Prabowo juga mendaftarkan Indonesia ke BRICS (Brazil, Rusia, India, China and South Africa), sebuah organisasi untuk menampung dan mewadahi negara-negara ambang industri. Saat ini Indonesia masih berstatus "interested countries" dan disebut-sebut memiliki niat menjadi anggota penuh. Baca juga: Mantan Wakil Jaksa Agung ini Raih Gelar Doktor Dengan Predikat Summa Cumlaude Tak hanya itu, Kementerian Komunikasi Digital dan Informatika (Komdigi) juga tengah melakukan 'Bersih-Bersih'. Kepolisian menetapkan 16 tersangka pegawai kementerian baru di bawah pimpinan Meutia Hafidz itu. Kementerian baru itu juga menutup 187 ribu situs judi online dalam 10 hari terakhir. Tak kalah dengan Komdigi, Kementan juga melakukan sapu bersih orang-orangnya yang koruptif. Direktur Kementan yang diduga main proyek langsung dipreteli. Mereka disinyalir menerima suap Rp700 juta. Sementara ada 3 pejabat Kementan lain yang diperiksa. Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) juga langsung tancap gas melakukan gerak cepat tiga juta rumah. Bahkan Menteri PKP Maruarar Sirait ikut menghibahkan 2,5 hektar lahan pribadinya untuk program tersebut. Proyek ini direncanakan akan rampung Oktober 2025. Baca juga: Satgas Damai Cartenz Kembali Tangkap Pemasok Senpi dan Amunisi ke KKB Presiden Prabowo juga sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya, Selasa (05/11/2024). PP itu setelah Prabowo mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB. “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Presiden seperti dikutip Wartabanjar.com. Pemerintah juga akan melakukan pengetatan kran impor. Pengetatan impor ini bertujuan untuk melindungi pasar domestik. Tak pelak jika kebijakan ini berdampak pada tertahannya sekitar 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Begitu juga parkirnya 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Baca juga: PB IDI Apresiasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menuju Indonesia Sehat Prabowo terkait efisiensi penggunaan anggaran negara juga meminta seluruh menteri untuk mengurangi kegiatan seremonial atau perjalanan ke luar negeri. Beberapa kali ia menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Ia meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik. “Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Prabowo pada sidang kabinet perdana beberapa waktu lalu. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko