WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Hampir separoh pemilih di Indonesia mengaku telah menerima suap pada pemilu bulan Februari 2024 lalu, demikian menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Penelitian tersebut juga menemukan adanya peningkatan toleransi terhadap korupsi di negara terbesar di kawasan Asia Tenggara ini.
Demikianlah berita di media Singapura pada Kamis (25/7/2024) merilis publikasi BPS terkait perilaku pemilih pada Pemilu 2024 di Indonesia.
Baca juga:Projo Solo Ungkap Dukung “Raja” Kadipaten Mangkunegaran Surakarta di Pilkada 2024
Temuan-temuan ini menandakan tren yang memburuk jika tindakan penanggulangan serius tidak segera dilaksanakan, para ahli memperingatkan.
Kondisi kemiskinan dan kurangnya pendidikan di Indonesia disebutkan turut memperburuk masalah ini.
Pada tanggal 15 Juli, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan dalam sebuah laporan di situs webnya bahwa menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, lebih dari 46 persen pemilih ditawari uang, barang atau fasilitas untuk memilih kandidat tertentu.
Studi tersebut tidak menyebutkan berapa banyak orang yang menerima suap selama pemilu, yang mana lebih dari 200 juta orang mendaftar untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan pemimpin baru lainnya.
Laporan yang sama juga menyebutkan indeks antikorupsi negara tersebut merosot ke level terendah sejak tahun 2021, turun dari 3,93 menjadi 3,85, jauh di bawah target pemerintah sebesar 4,1.
Indeks ini mengukur seberapa permisif masyarakat terhadap praktik korupsi. Skor lima menunjukkan penolakan yang kuat terhadap korupsi, sedangkan skor nol menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap korupsi.