WARTABANJAR.COM – Pemerintah berencana untuk mengubah skema pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Diketahui rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengungkapkan kebijakan akan memunculkan masalah baru.
Baca Juga
Kadin Kalsel Duga Kandungan Pengawet Berbahaya di Roti Aoka
“Menurut saya itu dalam implementasinya akan rumit, secara wacana bisa sangat efektif tentunya. Namun, implementasinya akan rumit karena antara penerima BLT dengan LPG ini, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian,” katanya kepada Beritasatu.com, Rabu (17/7/2024).
Menurut Trubus jika kebijakan itu diimplementasikan, khawatir akan berdampak pada melambungnya kenaikan harga bahan pokok.
“Kalau subsidi LPG dihapus, harga-harga akan melambung tinggi. Nanti yang terdampak masyarakat miskin lagi, nanti tambah susah daya belinya. Selama ini kan, dapat subsidi itu bisa secara langsung menekan harga pokok pangan, bisa secara efektif menekan harga, artinya harga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah,” jelasnya.
Trubus menilai, program BLT bukanlah solusi lantaran selama ini belum efektif implementasinya. Menurut dia, mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT hanya akan membuat kebijakan yang membuat masalah baru.
“Persoalannya itu tumpang tindih terkait BLT yang selama ini diterima. Sebenarnya pemerintah tinggal memperbaiki, apakah penggunaan BLT betul-betul digunakan untuk rumah tangga. Nanti disinyalir penggunaanya untuk judi online. Jadi jangan membuat kebijakan yang membuat masalah baru. Sementara itu, BLT saja belum bisa kita beresin penggunaannya. Selama ini kan pengawasannya tidak ke bawah. Malah saya khawatir BLT ini jadi politisasinya tinggi sekali,” ungkapnya.