WARTABANJAR.COM, BONTANG - Pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik atau vape, khususnya  penjualan kepada konsumen berusia di bawah 18 tahun, dilakukan Pemerintah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satu langkah menindaklanjuti instruksi wali kota tersebut adalah mendata toko vape.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang Eko Arisandi, Kamis (18/11/2026), mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendataan pada Kamis (12/11/2026).

Baca juga: Pemilik Sabu 47 Kilogram di Tarakan Kabur, BNNP Kaltara Sebut 31 Kilogram Belum Terjual

Baca juga: Gerindra Banjarbaru Siapkan Neni Hendriwati Jadi Calon Wakil Wali Kota

Ada 13 toko yang menjual rokok elektrik dan tersebar di tiga kecamatan.

Pendataan itu juga digunakan untuk menyosialisasikan pembatasan penjualan vape, terutama larangan penjualan kepada calon konsumen di bawah 18 tahun.

Langkah DKUMPP tersebut merupakan tindak lanjut dari Perintah Wali Kota Nomor 100.3.4.3/1878/BAKESBANGPOL/2026 tentang Pengendalian Penggunaan Vape di Kota Bontang yang diterbitkan pada 20 Mei 2026.

Eko menjelaskan, pengendalian penggunaan vape menjadi bagian dari upaya melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat dari bahaya konsumsi maupun paparan zat adiktif dalam rokok elektronik.

Perhatian terhadap penggunaan vape menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026, yang menyatakan penggunaan vape adalah haram.

Polri juga melarang menggunakan rokok elektrik di kantor aparat hukum ini.

Personelnya juga dilarang mengonsumsinya di mana saja berada.

Menurut Eko, pengendalian penggunaan rokok elektrik tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.

Ke depan, data 13 gerai yang telah dihimpun akan menjadi bahan bagi DKUMPP Kota Bontang untuk melakukan pembinaan dan pemantauan secara lebih terarah.

Pelaksanaannya akan melibatkan instansi terkait agar pengendalian peredaran rokok elektrik dapat berjalan lebih optimal. (Wartabanjar.com)