“Jadi waktu OTT Juliari itu banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/06/2024).
KPK terus melakukan pendalaman dari berbagai temuan yang diperoleh. Ujungnya, lembaga antikorupsi mulai mengusut pengadaan bansos presiden tersebut.
Baca juga: Jika Terlibat Judi Online, Gibran Ancam Sanksi Tegas ASN
Terdapat keterkaitan antara kasus ini dengan kasus penyaluran untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos PKH terkait penyaluran, sedangkan bansos presiden terkait pengadaan.
“Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya,” ujar Tessa.
KPK juga menengarai dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos presiden sekitar Rp 125 miliar. Hanya saja, nominal tersebut belum final mengingat penghitungan kerugian masih dihitung. Modus yang terjadi disebut terkait dugaan pengurangan kualitas bansos presiden. (Sidik Purwoko)
Baca juga: Rentan Terkena Narkoba, BNN Banjarbaru Gelar Tes Urin Belasan Wartawan
Editor: Sidik Purwoko