WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempersilakan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itulah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja bansos telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun hingga 31 Mei 2024.
“Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu Rp62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dikutip Wartabanjar.com dari konferensi pers APBN KiTa secara daring di Jakarta, Kamis (27/06/2024).
Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.
Baca juga: Presiden Jokowi Ijinkan Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
Secara rinci, penyaluran bansos yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat sebesar Rp19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.
Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencapai Rp11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.
Bansos melalui Kementerian Agama (Kemenag) tercatat sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.