WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Hampir 500 ribu ton beras impor Bulog diduga tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak membebankan dendanya dengan menaikkan harga beras di pasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengatakan, situasi tersebut berpotensi menimbulkan biaya denda yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar. Dirinya menekankan, denda ini tidak boleh dibebankan kepada rakyat melalui kenaikan harga beras.
“Jangan dibebankan ke rakyat dengan menaikkan harga. Ini akibat kurang koordinasi jadi pemerintah yang bertanggung jawab denda jangan dibebankan ke masyarakat dengan naiknya harga beras. Pengawasan teknis di lapangan ditingkatkan,” kata Nevi seperti dikutip Wartabanjar.com dalam keterangannya, Rabu (12/06/2024).
Baca juga: Indonesia-Bangladesh Jajaki Potensi Kerja Sama Infrastruktur Hijau dan Cerdas Iklim
Nevi menilai, tertahannya beras impor mencapai 490 ribu ton tersebut akan memicu kenaikan harga jual beras. Namun, dia mendesak pemerintah untuk menahan harga beras di pasaran, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha.
“Sangat mungkin berdampak ke harga, tapi kita harus menahan kenaikan harga beras, apalagi ini di saat Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai bahwa tertahannya 490 ribu ton beras impor Bulog adalah akibat dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi dengan baik.
Baca juga: Kerjasama Parlemen Indonesia-Portugal Bahas Sejumlah Kerjasama
Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com