Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
Selain buruh, penolakan juga datang dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G),
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengatakan guru khawatir terkait pencairan dana dari program ini, karena sampai saat belum jelas ada orang yang bisa membeli rumah dari tabungan tersebut.
Belum lagi kesejahteraan guru yang sampai saat ini belum terjamin.
Tidak sedikit guru yang hanya mendapatkan upah minimum atau bahkan di bawah rata-rata.
Alasan lainnya, para guru khawatir dan menolak adalah takut nasib Tapera akan seperti asuransi Asabri dan Jiwasraya yang dikorupsi besar-besaran. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
