WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Mundurnya Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) Bambang Soesantono dan wakilnya Dhony Rahajoe secara mendadak masih jadi pembicaraan. Tak pelak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menunjuk sosok pengganti keduanya untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Presiden menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN. Presiden juga menunjuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Anthoni sebagai wakilnya. Usai dipanggil Presiden, Basuki menyebut, tugasnya yang diberikan sebagai Pelaksana tugas Kepala OIKN sama seperti yang dibebankan kepada Bambang. Tugasnya hanya sampai Kepala OIKN definitif ditunjuk kembali oleh Presiden. “Tugasnya tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh bapak Mensesneg bahwa tugas plt ini sama seperti tugas kepala dan wakil kepala definitif sampai ditunjuknya lagi kepala dan wakil kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan,” ujar Basuki seperti dikutip Wartabanjar.com, Senin (03/06/2024). Baca juga: Kepala OIKN dan Wakilnya Mundur, Mensesneg Belum Tahu Alasannya Menurut Basuki, fokus tugas yang diberikan kepadanya dan Raja adalah mempercepat pelaksanaan program pembangunan di IKN. Hal itu sesuai dengan desain yang pernah disayembarakan beberapa waktu lalu. “Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Karena kita yakin bahwa otorita sedang membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugasin untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban desain, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban desain untuk pengembangan pembangunan IKN ini dengan konsep negara nusa rimba yang pertama itu,” paparnya. Selain itu, dirinya bersama Raja Juli juga memfokuskan pada permasalahan tanah dan investasi. Hal itu dimaksudkan agar para investor yakin untuk menanamkan investasinya. "Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini, apakah dijual, disewa ataukah KPPU? Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya,”imbuhnya. Baca juga: Tangis Haru Warnai Pelepasan 193 Jemaah Calon Haji Balangan Oleh Bupati Abdul Hadi Oleh karena itu, dengan kejelasan status tanah akan membuat status hukum investor di IKN lebih jelas. “Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai plt Kepala dan Wakil Kepala IKN ini,” ucap Basuki. Basuki juga akan mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN sesuai Keppres IKN. Pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden terkait hal itu. “Karena nanti begitu Perpres ditandatangani bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut,”ungkapnya. Lalu, kata Basuki, IKN tidak serta merta menjadi pemdasus karena memang tugas otoritas IKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Baca juga: Apresiasi Para Ulama Atas Acara Bank Kalsel Bershalawat "Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri,”terangnya. Basuki juga mengungkapkan, Presiden Jokowi dipastikan akan berkantor di IKN pada akhir Juni atau awal Juli 2024 ini. Realisasi keinginan Presiden berkantor di sana masih menunggu air bersih masuk ke area IKN. Dalam perkembangannya, pompa air sudah diambil dan akan tiba di Balikpapan beberapa hari lagi. Setelah itu, pompa air akan diinstall setibanya di Balikpapan untuk bisa digunakan di area IKN. “Mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli ini. Insyaallah kalau air sudah masuk. Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan kita install, 7 juni, ini tanggal 3 Juni diambil, 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstall,” jelas Basuki. Baca juga: Respons Pemprov Kalsel Terhadap Kelangkaan Elpiji 3 Kg Jadi air bersih akan rampung di area IKN sebelum kedatangan Presiden Jokowi yang direncanakan akhir Juni atau awal Juli 2024. Kebutuhan air bersih itu juga untuk perayaan HUT RI di IKN. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko