WARTABANJAR.COM, MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanaan evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Penanganan Prevalensi Stunting, di kediaman Penjabat (PJ) Bupati Batola, Marabahan, Selasa (27/2/2024) lalu. Evaluasi tersebut terdiri dari belanja direct dan indirect berkaitan dengan belanja langsung dan tidak langsung yang diterima oleh masyarakat seperti program pengentasan stunting dan penurunan prevalensi stunting yang termasuk belanja langsung diterima oleh masyarakat seperti makanan bergizi , telur dan susu. Sedangkan, belanja indirect berkaitan dengan belanja modal dan perbaikan infrastruktur serta sarana sanitasi yang tidak langsung diterima oleh masyarakat. Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan di acara ini menjelaskan belanja indirect diartikan belanja – belanja yang tidak menyentuh masyarakat dan bahkan kadang belanja yang tidak terkait dengan program itu sendiri atau capaian ultimate outcam. Jadi, potensi tidak efektif itu secara total 62,45 % dari seluruh anggaran yang di evaluasi kemudian dipetakan ke dalam 5 sektor itu secara aplikatif kedalam aplikasi evern tahun 2023," katanya. Dengan demikian, ada Rp198,3 miliar yang terindikasi atau berpotensi tidak efektif dan tentunya adalah belanja yang berpotensi tidak efektif. Penetapan sasaran kegiatan yang tidak memperhatikan target sebelumnya dan kemudian tidak memenuhi kriteria smart terukur dan sebagainya sejumlah 49,86% yang berpotensi belanja tidak efektif yang akan dikaitkan kepada ultimate outcam dari masing – masing sektor. Kecuali pada penanganan stunting, menurutnya, belum diketahui terverifikasi dari SSQE data stunting. “Masih belum pasti dan semoga tercapai terealisasinya karena stunting ini jadi target utama perencanaan pembangunan jangka panjang di pemerintah pusat pada tahun 2024 ini dengan capaian 14% target nasional,” harapnya. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menjelaskan diseminasi hasil evaluasi perencanaan dan pengganggaran tahun 2023 sebagai bahan nanti bagi pemerintah daerah khusunya Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran sehingga dapat mendukung sasaran pembangunan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. (berbagai sumber) Editor: Yayu