WARTABANJAR.COM – Aturan baru Dana Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Hal ini berdasarkan peraturan baru terkait penggunaan dana desa di 2024 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT ini dalam melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, di mana perlu ditetapkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Nugroho mengatakan, terbitnya Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 agar bisa dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
Baca Juga
Timezone Terbesar di Kalsel Buka di Duta Mall Banjarmasin
“Kementerian Desa PDTT memang diberikan mandat untuk menyusun Permendesa PDTT tentang rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa,” ungkap Wahyu, di Banjarbaru, Kamis (9/11/2023).
Wahyu menerangkan, pihaknya juga turut mensosialisasikan peraturan baru tersebut sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2024.
“Mudah-mudahan pemerintah desa bisa memperhatikan Permendesa untuk prioritas penggunaan dana desa dalam menyusun APBDesa 2024,” tutur Wahyu.
Wahyu pun menjelaskan, prioritas penggunaan dana desa 2024 yang kemungkinan dituangkan ke dalam Permendesa PDTT tidak lepas dari isu-isu nasional yang melatarbelakangi.