Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol menko polhukam,” ungkap dia.
“Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” pungkas Mahfud MD menambahkan. (berbagai sumber)
Editor: Erna Djedi
