WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah kabupaten/kota diminta untuk melanjutkan tata kelola sanitasi yang sudah dibangun.
Tata kelola sanitasi di kabupaten kota di Kalsel diharapkan berkelanjutan, jangan sampai terhenti.
Hal tersebut diungkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan yang diwakili oleh Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Ir Ryan Tirta Nugraha di Sosialisasi dan Workshop Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 serta pengoptimalan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan berlangsung mulai dari 24 Juli hingga 26 Juli mendatang di Hotel Grand Dafam QMall Banjarbaru pada Senin (24/7) pagi.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ryan mengatakan dalam implementasi pelaksanaan DAK Sanitasi di lapangan masih perlu banyak pemahaman pelaksanaan yang aplikatif berdasarkan pada standar dan syarat yang berlaku.
Baca Juga
Motif Pelaku Pembakar Rumah di Jalan Kayu Tangi II Banjarmasin
“Oleh karena itu Pemprov Kalsel melalui Dinas PUPR Kalsel berupaya memfasilitasi persiapan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur di bidang sanitasi agar bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam dalam segala aspek di lapangan mulai dari persiapan sampai pemeliharaan,” ujar Ryan.
Ryan berharap melalui sosialisasi dan workshop ini, para peserta yang hadir mewakili kabupaten/kota masing-masing bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik hingga bisa memenuhi syarat pengusulan DAK.