WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Konstelasi politik Tanah Air makin memanas menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Partai politik yang sudah melakukan koalisi dan mengusung capres, terus bergerilya untuk mencarikan pasangan (cawapres) bagi calonnya.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies Baswedan.

Hal itu diungkapkan Mahfud, bahwa mengaku menolak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan ketika ditawari oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

"Saya sampaikan hal itu juga kepada Ketua PKS saat beliau datang ke rumah saya untuk menjajaki kemungkinan saya menjadi cawapres Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah Anies bisa pecah koalisinya jika anggota koalisi tidak setuju dengan pasangan Anies. Pesan saya kepada Denny adalah bahwa saya akan menjaga agar pemilu berjalan dengan baik," ujarnya, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Hore! Jembatan Kotabaru-Batulicin Digenjot Tahun Depan, Pemprov Kalsel Mulai Hitung Anggaran

Mahfud menyampaikan, jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, dikhawatirkan Anies malah gagal maju Pilpres 2024.

Sebab, jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024.

"Anies kalau nanti koalisinya enggak setuju, malah Aniesnya nanti enggak dapat tiket kalau partainya 1 keluar. Sama pesan saya kepada Denny," kata dia.

"Nah saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu saja," ujar Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Syaikhu mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan.

Mahfud menolak tawaran tersebut karena khawatir koalisi pendukung Anies (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) justru akan pecah jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Mahfud MD.

Pasalnya, jika salah satu partai saja dari koalisi Anies mundur, hal tersebut akan membuat Anies gagal mendapatkan tiket dalam kontestasi politik 2024. (berbagai sumber)

Editor: Erna Djedi