“Kalau bisa kami minta bantuan kendaraan, karena selama ini kami menggunakan kendaraan pribadi,” ucap salah satu pihak Panwaslu Amuntai Selatan.
Para anggota PKD yang turut berhadir juga mengeluhkan terkait honor yang belum diberikan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie, SHI, M.H., M.IP. Beliau mengatakan memang diperlukan transportasi air dan darat sebagai penyokong Panwaslu kecamatan agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
“Seperti tadi di Sungai Buluh, atau Panwaslu kecamatan lain yang kemudian kondisi geografisnya harus mengarungi sungai-sungai dan atau kemudian mendaki gunung, bukit-bukit, sehingga diperlukan alat trasportasi yang memadai, misalnya katakanlah trail, atapun kalau sungai-sungai atau lautan itu kami memerlukan seperti speed boat atau kapal-kapal yang memudahkan dalam melaksanakan proses pengawasan Pemilu,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I, H. Sahrujani, memastikan bahwa Bawaslu Provinsi akan menangani permasalahan tersebut.
“Sejauh ini yang kita lihat, kita diskusi dengan Bawaslu kecamatan dan kabupaten pada prinsipnya mereka sudah siap dilaksanakan untuk dilaksanakannya Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2024 tersebut. Tentunya ada kendala-kendala yang tadi salah satunya alat transportasi ke sungai dan lain sebagainya dan juga masalah honor yang sampai saat ini masih belum, tapi dari Bawaslu Provinsi akan siap dan akan secepatnya dibayarkan,” jelasnya. (edj/hms)
Editor: Erna Djedi