Kemudian adanya pernyataan resmi dari Bupati/Wali Kota wilayah terdampak yang menerangkan, ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana.
“Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, Pemerintah Provinsi Kalsel tidak layak meningkatkan status ke tanggap darurat bencana,” tegas Iswantoro.
Saat ini BPBD Kalsel serta beberapa OPD, terus melakukan pendampingan, monitoring dan koordinasi ke kabupaten yang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
Ada dua kabupaten yang telah mengeluarkan status tersebut, Hulu Sungai Selatan (HSS) dengan status yang telah berakhir pada tanggal 28 Februari 2023, sedangkan Banjar akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2023. Selain itu, BPBD Kalsel juga berkolaborasi dengan BPBD setempat dalam pengaktifan dapur umum lapangan, pendistribusian logistik, maupun pinjam pakai peralatan kebencanaan.
“Kedua kabupaten masih dapat menanggulangi keadaan bencana yang terjadi di wilayah masing-masing, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kemudahan penggunaan belanja tidak terduga serta dana siap pakai,” tutupnya. (Aqu/MC Kalsel)
Editor Restu
