“Namun demikian kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada makro perekonomian kita dalam bentuk naiknya inflasi, kemiskinan serta pengangguran serta menurunkan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya lagi.
Guna mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang berjumlah secara nasional sebesar Rp24,17 triliun.
Bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta dukungan dana Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
“Realisasi atas bantuan dana tersebut di wilayah Kalsel sampai dengan saat ini adalah untuk BLT telah direalisasikan sebesar Rp56,30 miliar bagi 187.681 KPM, untuk BSU sebesar Rp130,04 miliar bagi 216.727 KPM, serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2 persen DTU telah direalisasikan sebesar Rp44,93 miliar dari alokasi dana sebesar Rp161,98 miliar,” katanya.
Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 persen DTU, diakuinya Pemda yang mempuyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalsel dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar, sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkot Banjarmasin.
“Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 persen atau dengan nilai rupiah sebesar Rp5,9 miliar. Disamping dana bantuan tersebut, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa,” ucap Sulaimansyah.
