"BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru agar menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman menyusun SOP konsolidasi pengadaan belanja modal berdasarkan lokasi, sifat barang/jasa, dan waktu pelaksanaan yang relatif sama, serta mengawasi pelaksanaan dengan monev yang termuat di SOP tersebut. Atas temuan tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru belum menyampaikan tindak lanjut sesuai rekomendasi," jelasnya. (has)

Baca Juga : Viral Video Kemeriahan Warga Tokyo Sambut Kemenangan Jepang Kontra Jerman di Piala Dunia Qatar 2022

Baca Juga : Dinas Perkim Banjarbaru ‘Pecah’ Beberapa Paket Proyek Total Rp 14 M, Diduga Hindari Lelang

Editor : Hasby