“Kita sudah punya edaran di Pemerintah Provinsi, terkait kartu kendali penggunaan BBM bersubsidi di mana ada aturan yang melarang plat merah atau apapun yang kecuali ambulans atau damkar itu kita tidak perkenankan menggunakan BBM bersubsidi,” lanjut Wardah.
Sedangkan untuk kendaraan perusahaan-perusahaan plat kuning atau kendaraan pertambangan dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Siti Wardah menyimpulkan jika pemanfaatan kartu kendali BBM ini dimaksudkan untuk mencegah atau menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Sesuai dengan arahan Kepala Biro Ekonomi, kebijakan ini dapat segera diberlakukan terutama di daerah padat atau antrian panjang untuk memperoleh BBM, sehingga menghindari terjadinya kenakalan-kenakalan, pemanfaatan yang tidak tepat,” tutupnya. (aqu/MC)
Editor Restu
