Oleh Syaiful Adhar
(Teman Sekolah, Ketua Relawan Rumah Kerja Jokowi-Amin Kalsel)
WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Pasca kedatangan Presiden Jokowi meresmikan pabrik biodiesel B30 PT Jhonlin Group milik pengusaha Batulicin, Haji Syamsudin Andi Arsyad (21/10/2021) lalu, Berita dan opini mengalir seolah hujan tak bertepi, deras mengupas siapa dan mengapa seorang presiden berhadir meresmikan proyek swasta terbesar yang lokasinya justru bukan dipulau jawa. Lokasi favorit pebisnis dengan insentif yang berlimpah.
Berpendapat soal lokasi saja bisa debatable dan berpotensi bias, apalagi berfokus pada framing berita yang lebih banyak mengupas subjek personal, tidak bicara objek, tujuan dan komitmen manfaat.
Bagi seorang jokowi, meresmikan proyek bisnis, apalagi pabrik yang padat modal, sekaligus padat karya, ditengah kondisi ekonomi yang diserang badai pandemi adalah keharusan dan komitmen kepemimpinan. Bayangkan ditengah banyaknya pabrik ditutup dan PHK semakin besar, ada pengusaha yang berani mengambil resiko dengan membuka pusat industri baru diluar pulau jawa, persis berdekatan dengan pusat pertumbuhan Ibukota baru Indonesia di Kalimantan timur.
Program bahan bakar nabati (BBN) B20 B30 hingga b100 sendiri adalah program mandatory pemerintah, hal wajib dalam rangka mengurangi ketergantungan impor minyak mentah non nabati selain komitment menjaga lingkungan yang hijau sejak januari 2016 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 12 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Jikapun Presiden butuh alasan, jawaban diatas sudahlah cukup. Dan jika akhirnya harus memotret kedekatan personal kemudian mengaitkan seorang Haji Isam yang notabene adalah salah satu Timses Jokowi Ma’ruf yang sering disebut namanya tetapi tidak pernah muncul kepublik, itupun sudah cukup menjelaskan, bahwa beliau tidak pernah berharap sesuatu ala timses setelah pemilu dimenangkan. Apalagi sekedar menuduh bagian dari oligarkhi kekuasaan yang tidak pernah dimintanya berbagi.
Untuk seorang yang ikhlas mendorong pemimpin yang harus dimenangkan rakyat, itu adalah tuduhan yang kejam sekaligus tidak berdasar.
Tentu bagi Negara ini adalah cara Negara hadir mengapresiasi kinerja bisnis yang mampu tumbuh tanpa menggunakan Anggaran Negara sedikitpun, murni B to B. Proyek starategis nasional pula.
Maka seorang Presiden wajib mendukung dan menjaga ekosistem bisnis yang sama kepada siapa saja dan oleh siapa saja, ini komitmen kita sebagai negara maju.
