WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan menilai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam implementasinya mengalami banyak permasalahan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap menyebutkan diantaranya Dewan Pengawas belum berperan, minimnya inovasi layanan, dan lemahnya kebijakan dan prosedur.
Selain itu, budaya sadar risiko belum berkembang di BLUD, mereka lebih terfokus pada pengelolaan keuangan, dan sistem pengendalian internalnya lemah.
Rudy M Harahap juga mengatakan, BLUD yang bergerak di kesehatan harus lebih inovatif dalam situasi Pandemi Covid-19 ini.
“Pelaksanaan manajemen kualitas BLUD harus melibatkan seluruh pegawai BLUD dengan dimotori oleh pengelola BLUD yang diawasi oleh Dewan Pengawas,” katanya, Minggu (17/10/2021).
Ditegaskannya, dalam governansi BLUD, kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh manajemen kualitas. Di sisi lain, manajemen kualitas dipengaruhi oleh inovasi layanan, manajemen risiko, budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan pembelajaran.
Oleh sebab itulah, penting mengikuti Workshop Implementasi BLUD pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin (18/10/2021). Materi pelatihan meliputi kinerja pelayanan dan keuangan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan, dan laporan keuangan BLUD.
Kegiatan pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai operasional BLUD dan hal-hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan oleh UPTD dalam menjalankan operasional BLUD.