WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pemerintaham daerah ‘dinasti’ di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi sorotan KPK dinilai wajar oleh Pengamat Pemerintahan dari ULM, Samanhuddin Muharram. Mengingat KPK senantiasa memantau proses jalannya pemerintahan akan potensi terjadinya KKN.
Pria yang juga pernah menjabat Ketua KPU Kalsel ini mengatakan, dalam konteks pemerintahan khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara dengan struktur pemerintahan mulai dari Sekretaris Daerah sampai istri Bupati yang menjabat kepala dinas, ini menunjukan sebuah keprihatinan akan pelaksanaan otonomi daerah.
“Kenapa prihatin, karena terkait penciptaan good government. Mana bisa tercipta clean government di Kabupaten HSU kalau terjadi struktur pemerintahan yang sifatnya dinasti,” katanya.
Menurutnya, seharusnya bupati menghindari hal seperti ini. Kalau perlu menjauhkan semua keluarganya dari struktur pemerintahan karena sangat rentang terjadi KKN.
“Ini yang menodai dasar awal pemberian otonomi daerah. Bupati harus mempunyai polical will untuk membangun clean government dengan menjauhi prilaku KKN,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, KPK biasanya melakukan pengintaian ketika ada laporan masyarakat ke lembaga anti rasuah itu. Ini salah satu bentuk kegelisahan masyarakat akan sikap politik Pemda dalam menjalankan pemerintahan.
Kepala Bagian Humas Pemkab HSU ketika dikonfirmasi wartabanjar.com melalui telepon selulernya tidak aktif. Begitu juga melalui pesan whatsapp tidak memberikan balasan.
Diberitakan sebelumnya, KPK resmi menetapkan tiga orang tersangka atas kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di HSU Kalsel.