Lapid, seorang politisi kubu tengah, diberi tugas untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah Netanyahu sayap kanan gagal melakukannya setelah pemilihan 23 Maret.
Dia berkampanye di bawah janji untuk “mengembalikan kewarasan” ke Israel, dengan fokus pada pengadilan korupsi Netanyahu atas tuduhan yang dia bantah.
“Pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Pemerintah akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel,” kata Lapid di Twitter.
Pemerintah baru itu, jika dilantik, akan menghadapi tantangan diplomatik, keamanan dan ekonomi yang cukup besar: Iran, proses perdamaian yang hampir mati dengan Palestina, penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan pemulihan ekonomi setelah pandemi virus corona.
Sebuah sumber yang terlibat dalam pembicaraan koalisi mengatakan pemerintah baru yang diusulkan akan mencoba untuk mempertahankan konsensus dengan menghindari isu-isu ideologis yang panas seperti apakah akan mencaplok atau menyerahkan wilayah Tepi Barat yang diduduki yang diinginkan Palestina untuk sebuah negara.
Bennett mengatakan bahwa kedua belah pihak harus berkompromi pada isu-isu ideologis tersebut untuk mengembalikan negara ke jalurnya, dengan utang pemerintah sebesar 72,4% pada 2020, naik dari 60% pada 2019 dan defisit melonjak menjadi 11,6% pada 2020 dari 3,7 persen. % pada 2019.
“Ini adalah malam harapan besar,” kata Gantz, yang akan tetap menjabat di bawah perjanjian koalisi, di Twitter saat ia memulai perjalanan ke Washington setelah 11 hari pertempuran sengit dengan militan di Gaza bulan lalu dan saat kekuatan dunia menekannya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.