“Diharapkan Bawaslu tidak tebang pilih dalam menindak kandidat yang melanggar peraturan karena pelaksanaan PSU sebagian besar berlangsung saat Ramadhan, artinya kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat rentan ditunggangi kepentingan politik,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI-Polri untuk memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran.
Langkah itu, menurut dia, bisa dilakukan dengan menempatkan anggota Polri dan TNI sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU. (ant)
Editor: Erna Djedi
