“Kalimantan Selatan ini daerah yang sangat kaya sumber daya alamnya. Kami berharap pembangunan infrastruktur dapat lebih maju lagi yang pada akhirnya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat,” tandasnya.
Sementara narasumber lain Kompol Hadi Supriyanto dari Subdit 3 Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel mengaku siap memberikan pendampingan dalam setiap PSN dan proyek pembangunan pemerintah lainnya agar tidak terjadi penyimpangan.
“Tentunya tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, makanya harus kita kawal dan dampingi agar berjalan sesuai aturan terhindar dari tindak pidana korupsi,” katanya.
Acara yang digagas Polda Kalsel itu dibuka Kabag Analis Direktorat Intelkam Polda Kalsel AKBP Soetrijono mewakili Direktur Intelkam Polda Kalsel Kombes Pol Nur Romdhoni dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Sejumlah tokoh turut hadir di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M Syaripuddin dan perwakilan organisasi pengusaha seperti Banom Hukum dan Advokasi Hipmi Kalsel Nawang Wijayanti.
Diketahui pada tahun 2020 lalu ada satu PSN di Kalsel yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu pembangunan gedung terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru.
Kemudian di awal tahun 2021 ada Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin yang juga diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 18 Februari 2021.
Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak, Kecamatan Piani itu merupakan bendungan kedua yang diresmikan Presiden pada awal 2021 setelah Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan dengan tujuan untuk menambah kapasitas tampungan air dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia.
Selanjutnya ada kawasan industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut yang kembali ditunjuk sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. (ant)
Editor: Erna Djedi
