Ditambah dengan buruknya citra dari Indonesia di mata masyarakat internasional.
Polda Kalteng tidak akan pandang bulu dalam menindak setiap pelaku karhutla, baik bersifat perseorangan maupun korporasi atau perusahaan. Korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan tentunya mendapat sanksi yang lebih berat yakni sanksi pidana hingga berujung pada penutupan usaha.
“Sanksi pidana terhadap pelaku karhutla diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pada Pasal 187 dan 188. Kemudian pada UU No 41 Tahun 1999 Pasal 78 dan UU Nomor 39 Tahun 2009, UU Nomor 49 Tahun 2014 serta Perda Provinsi Kalteng Nomor 1 Tahun 2020,” tegas Kapolda Kalteng. (edj)
Editor: Erna Djedi
