WARTABANJAR.COM – Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengemuka.
Hal ini muncul setelah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar salah satu partai pendukung pemerintah, melontarkan ide penundaan Pemilu hingga 2027.
Ia beralasan Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi sehingga mengusulkan agar Pemilu ditunda.
Setelahnya, beberapa ketua partai besar juga menyampaikan pendapatnya, baik cenderung pro seperti Golkar dan PAN, maupun kontra seperti PDIP dan NasDem.
Elit partai lain kemudian diberitakan menolak, antara lain Gerindra dan Demokrat.
Suara-suara untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ini pernah terdengar juga sebelumnya, ketika sejumlah pihak menyuarakan usulan tiga periode jabatan untuk presiden.
Akan tetapi, setelah suara-suara tersebut mereda, wacana perpanjangan masa jabatan presiden muncul lagi.
Sejumlah pihak dari kalangan akademisi dan praktisi demokrasi di luar parlemen kemudian menunjukkan penolakan.
Mereka mempertanyakan motif para pendukung usulan dan komitmen mereka terhadap demokrasi. Penundaan pemilu ditengarai akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi kita, tidak memiliki dasar yang kuat, dan alasan penundaan itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kedaruratannya.
Bagaimana dengan suara publik? Apakah publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi setuju atau menolak penundaan Pemilu 2024?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyelenggarakan jajak pendapat kepada publik secara nasional di 34 provinsi di Indonesia.