Terciderai Kasus Korupsi, BPKP Perwakilan Kalsel Kawal Kinerja Pemerintah Kabupaten HSU

    WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) secara serentak dan terintegrasi. Mengingat Pemkab HSU dicederai oleh kasus korupsi.

    Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mengatakan, kinerja Pemkab HSU harus diikuti oleh pencegahan dan penanganan kasus korupsi secara terintegrasi. Karena itu, BPKP sedang mengawal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Insentif Daerah, di Pemkab HSU.

    “BPKP bahkan menurunkan full team untuk mendorong pengukuran Indeks Pengendalian Anti Korupsi (IEPK) dan penerapan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK),” tegasnya saat membuka acara “Pengawalan Terintegrasi HSU Berkinerja di Amuntai yang dihadiri oleh Bupati Hulu Sungai utara, Abdul Wahid, Senin (7/11/2021)

    Lebih lanjut, Rudy M Harahap mengatakan, BPKP bahkan menurunkan full team untuk mendorong pengukuran Indeks Pengendalian Anti Korupsi (IEPK) dan penerapan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).

    Pengelolaan keuangan BLUD adalah salah satu solusi untuk menjawab banyak masalah. BPKP berperan memberikan masukan, saran, dan konsultasi membantu pengelolaan keuangan BLUD.

    Rudy juga menambahkan bahwa BUMDes patut mendapat perhatian. Pasalnya, BUMDes harus menjalankan praktik bisnis yang sehat dan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

    Terkait Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Insentif Daerah (DID), Rudy juga mengungkapkan rendahnya realisasi penggunaan DTU dan DID di Pemkab HSU, yang baru mencapai 27,41 persen.

    Penyebabnya, tagihan atau SPJ terlambat disusun dan disampaikan, Peraturan Bupati tentang penetapan besaran Insentif Tenaga Vaksinasi terlambat ditetapkan, dan Pemerintah Daerah menyesuaikan tarif insentif dengan kemampuan keuangan daerah.

    “Mereka dapat meningkatkan serapan APBD dengan membelanjakannya untuk pemenuhan fasilitas rumah sakit dan kebutuhan lain yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya di HSU,” jelasnya.

    Baca Juga :   Pemkab Barito Kuala Gelar Diseminasi Inovasi Daerah

    Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com

    BERITA LAINNYA

    TERBARU HARI INI