WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penambahan kuota BBM untuk trans Banjarbakula serta antisipasi kelangkaan LPG 3 kg selama Ramadan.
Untuk memastikan ketersediaan BBM bersubsidi armada bus trans banjarbakula dan ketersediaan LPG 3 Kg, Komisi III DPRD Kalsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja seperti Dinas Perhubungan Kalsel, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalsel, PT Pertamina Sales Area Kalimantan Selatan, BP Migas Banjarmasin, PT Bagong selaku pengelola bus transbanjarbakula, Selasa (25/02/2025) lalu.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, usai rapat memberi apresiasi atas tanggapan Pertamina Kalsel terkait permohonan Pemprov melalui Dishub untuk mendapatkan penambahan kuota BBM yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan 75 unit armada bus trans banjarbakula.
Angkutan massal yang saat ini mulai diminati telah melayani masyarakat Kalsel di 4 koridor dengan kebutuhan BBM per hari sebanyak 4.190 liter solar subsidi.
“Hari ini kita dapat jawaban dari Pertamina bahwa kalau menambah kuota sih tidak, tapi untuk bus (trans) banjarbakula disiapkan. Artinya selalu ada. Menjamin ketersediaan operasionalnya,” tutur H Kartoyo.
Selanjutnya, terkait kelangkaan gas elpiji 3 Kg yang sempat dialami masyarakat Kalsel, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, bahwa berdasarkan regulasi, Pertamina hanya mengatur sampai ke tingkat pangkalan, sedangkan di tingkat pengecer bukan menjadi kewenangan Pertamina.
“Tadi dikatakan ada panic buying. Karena kemarin (gas epiji 3 Kg) sempat tidak ada, lalu masyarakat beli gas nya lebih banyak”, ujarnya seraya menghimbau agar ASN TNI/Polri tidak menggunakan gas epiji 3 Kg.