WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, mereka masih menunggu kelanjutan pengelolaan Izin Usaha Tambang (IUP) yang dijanjikan pemerintah. Hal itu menyusul kesediaan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu menerima pengelolaan IUP pada Konsolidasi Nasional, akhir Juli lalu.
Demikian dikatakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (27/08/2024). Dirinya belum mengetahui secara pasti, di mana lokasi dan alokasi tambang yang akan diberikan pemerintah tersebut.
“Nah sekarang kita belum tahu lokasinya di mana kan kita belum tahu. Dari lokasi dan alokasinya berapa dan di mana kita belum tahu,” ujar Mu’ti seperti dikutip Wartabanjar.com.
Pernyataan Mu’ti tersebut menanggapi pertanyaan seputar wacana pengembalian IUP jika Muhammadiyah mendapat lahan tambang bekas. Pihaknya belum mendapatkan IUP yang bakal menjadi landasan Muhammadiyah bisa mengelola pertambangan.
Baca juga: Pasangan Aditya Mufti Ariffin-Habib Said Abdullah Resmi Daftar ke KPU Banjarbaru
Saat ini, katanya, Muhammadiyah tengah mempersiapkan segala sesuatunya dan terus berdiskusi dengan para ahli. Hal itu agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial dapat diantisipasi sejak dini.
“Jadi Muhammadiyah tentu yang sekarang kita lakukan adalah menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial yang menjadi konsekuensi dari pertambangan itu dapat kita antisipasi dari awal,” kata dia.
“Dan kita bisa meminimalkan tingkat kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan,” kata Mu’ti menambahkan.