WARTABANJAR.COM, JAKARTA – DPR RI mencecar mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Hal itu disampaikan Komisi X DPR dalam rapat kerjanya dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Selasa (21/05/2024).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, jika pemaparan Mendikbud maka seperti tak ada permasalahan serius. Namun justru yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya.
Baca juga: MPR: Persatuan Adalah Syarat Mutlak Indonesia Jadi Negara Besar dan Maju
“Saudara menteri kalau dari paparan hari ini kelihatannya aman-aman saja ya. Tapi kenapa di luar ini masih begitu banyak sekali masalah yang cukup naik mungkin yang menggelitik kita semua,” kata Dede di ruang rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Meski seperti aman dan tak ada masalah dalam pemaparan tersebut, Dede tetap mempertanyakan alasan Mendikbud Ristek menaikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) secara serentak.
Baca juga: Libur Panjang, 23 dan 24 Mei Hari Libur dan Cuti Bersama
“Tetapi, kenapa tiba-tiba serempak PTN BH itu naik pada tahun ini? Itu jadi pertanyaan, apakah karena subsidi pemerintahnya berkurang atau apa,” tanya Dede.
Anggota Komisi X DPR Putra Nababan juga mengingatkan tentang pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 16 Mei lalu. Pertemuan tersebut membahas sejumlah kesepakatan.
Baca juga: Anji Digugat Cerai Wina Natalia
“Kalau boleh saya bacakan sedikit pimpinan, Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 tentang besaran SSB OPT menimbulkan masalah, yakni tingginya angka biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi perguruan tinggi,” katanya.