WARTABANJAR, JAKARTA – PP Muhammadiyah dan pemerintah dalam hal ini Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI telah melakukan pertemuan. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama bertandang ke sana untuk membahas bagaimana muhamadiyah bersama pemerintah saling kerjasama membangun situasi kondusif pasca Pemilu.
“Bagaimana Muhamadiyah bersama dengan pemerintah dapat saling kerjasama untuk membangun situasi yang kondusif terutama kaitannya dengan jeda waktu dari pemungutan suara penghitungan suara sampai nanti ada serah terima atau presiden dan wapres yang baru hasil pemilu 2024,” papar Sekertaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada wartawan termasuk WARTABANJAR.COM.
Menurutnya, pertemuan dengan Menko Polhukam memang membicarakan masalah nasional terutama pasca pemungutan suara 14 Februari lalu.
Baca juga: Menteri PUPR Bahas 5 Agenda Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat
“Kami banyak mendapat informasi secara umum situasinya kondusif dan ada persoalan yang mungkin bisa diselesaikan, ya saya rasa hal yang wajar yang memang bagian dari hak politik setiap warga negara,” katanya.
Selain membahas persoalan keamanan pasca Pemilu, pertemuan juga membahas persoalan Papua yang memang menyangkut keamanan dan dinamika politik di papua.
“Sebagian sudah disampaikan beliau yang katanya sudah dengan pilot yang disandera oleh sebagian masyarakat,” papar Mu’ti.
Pihaknya menyampaikan, terkait Papua, bahwa persoalannya harus diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya dengan pendekatan yg sifatnya militeristik dan tokoh agama. Kompleksitas masalah Papua harus diselesaikan sejauh ini bahwa kelompok agama adalah gereja.