WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun menjadi sorotan karena membuat pernyataan dan tata cara ibadah yang menuai kontroversi.
Hal ini menuai banyak protes dari sejumlah ulama dan masyarakat. Di balik polemik Ponpes Al Zaytun, nama pimpinannya Panji Gumilang turut menjadi perbincangan publik.
Saat ini Kementerian Agama (Kemenag) bersama sejumlah ormas Islam saat ini tengah mengkaji soal polemik Ponpes Al-Zaytun. Kemenag akan membekukan izin Al-Zaytun jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan menyebarkan paham yang diduga sesat.
“Jika Al-Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya,” kata juru bicara Kemenag Anna Hasbie, dalam keterangannya, Jumat (23/6/2023).
BACA JUGA: Tim Investigasi Ungkap Dana Miliaran ke Ponpes Al-Zaytun Berasal dari Kemenag Tiap Tahun
Anna menerangkan Kemenag merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.
Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren. Dan, Pesantren Al-Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar.
Anne mengatakan Ditjen Pendidikan Islam memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.
“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tegas Anna Hasbie.
Advertisement
Anne juga membantah pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal memberikan dana bantuan setiap tahun ke pesantren Al-Zaytun. Dia menekankan dana itu merupakan BOS yang merupakan hak semua siswa.
“Kami tidak pernah memberikan dana bantuan ke Al-Zaytun,” kata Anne.
BACA JUGA: Dugaan Penyimpangan Ponpes Al Zaytun Diinvestigasi, Wamenag Minta Kooperatif
Dia memaparkan Al-Zaytun mengelola madrasah mulai dari jenjang ibtidaiyah (MI), tsanawiyah (MTs), hingga Aliyah (MA). Data di EMIS Kementerian Agama mencatat, ada 1.289 siswa MI, 1.979 siswa MTs, dan 1.746 siswa MA yang belajar di sana.
“Sesuai regulasi, para siswa ini berhak mendapat BOS. Ini berlaku untuk seluruh siswa yang belajar di madrasah dan memenuhi persyaratan. Sehingga, menjadi kewajiban kami, pemerintah, memenuhi hak-hak belajar mereka melalui BOS,” sebut Anna.
“Kami mengimbau, bagi para pejabat publik kalau bicara harus berbasis data. Kalau dana BOS itu hak siswa, semua sama. Siswa di negeri ini semua menerima dana BOS. Jadi jangan kemudian Pak Ridwan Kamil mengatakan Kemenag memberikan bantuan miliaran ke Zaytun padahal itu dana BOS. Udah salah kaprah itu,” lanjut dia.(wartabanjar.com/berbagai sumber)
editor : didik tm
Polemik Ponpes Al-Zaytun, Kemenag Bakal Bekukan Izin Jika Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat
Baca Lebih Lengkapnya Instal dari Playstore WartaBanjar.com