UMK Kalsel 2027 Tertinggi se-Kalimantan, Kaltim Nomor Dua
WARTABANJAR.COM, BALIKAPAN - Sebagian besar pemerintah provinsi (pemprov) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
UMP DKI Jakarta masih yang tertinggi secara nasional yakni Rp 6.136.941 atau naik 7,10 persen dari tahun sebelumnya.
Posisi kedua ditempati Bali, yang melonjak hingga 42,15 persen menjadi Rp 4.559.287.
Persentase tersebut merupakan yang tertinggi se-Indonesia.
Baca juga: Diwarnai WO dan Voting, UMP Kalsel 2027 Diusulkan Naik 8,87 Persen Jadi Rp4,05 Juta
Baca juga: UMP Kalsel 2027 Tembus Rp4.055.221, Pemkab Banjar Bersiap Sosialisasi ke Perusahaan
Posisi selanjutnya ditempati Sulawesi Utara dengan Rp4.323.465 atau naik 8,02 persen, Kepulauan Bangka Belitung Rp4.299.000 (6,54 persen) dan kelima Sulawesi Selatan Rp4.229.356 (9,02 persen)
Dari Kalimantan, Kalimantan Selatan (Kalsel) menempati urutan kesembilan yakni Rp4.055.221 atau naik 8,87 persen.
Urutan ke-10 ditempati Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Rp 4.046.360 atau naik 7,55 persen.
Ada pun Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi hasil pemekaran Kaltim, Rp 4.027.901 (6,69 persen) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp 3.949.697 (7,15 persen).
Untuk Kalimantan Barat (Kalbar) hingga Minggu (22/11/2026) belum ada pengumuman.
Kendati demikian, untuk diketahui UMP Kalbar 2026 sebesar Rp3.054.552.
Jika naik lima persen maka UMP Kalbar 2027 yakni Rp3.207.280 dan bila naik enam persen menjadi Rp3.237.825.
Ini menempatkan Kalbar menjadi yang terendah se-Kalimantan.
Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kaltim, Ariansyah, mengatakan besaran UMP Kaltim 2027 hanya sekitar 67 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi kaya minyak tersebut yakni Rp6.039.344.
Dia mengakui idealnya upah minimum mengikuti angka KHL yang merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun ada faktor lain yang harus dipertimbangkan yakni kondisi perekonomian dan iklim ketenagakerjaan.
"UMP sesuai KHL belum tentu bisa diterapkan oleh perusahaan," ujar Ariansyah.
Selain itu, penetapan UMP mempertimbangkan kondisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Tidak semua perusahaan di kabupaten/kota bisa memenuhinya. (Wartabanjar.com)