WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Upah Minimum Provinsi Kalsel diusulkan naik 8,87 persen menjadi Rp4.055.221.

Usulan atau rekomendasi itu berasal dari Dewan Pengupahan Kalsel yang melakukan rapat UMP 2027 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Kamis (19/11/2026).

Rapat berlangsung dinamis dengan terjadinya perbedaan pendapat antara unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Bahkan, kabarnya rapat tertutup tersebut berlangsung selama delapan jam.

Perbedaan pendapat terjadi saat menyoal besaran indeks alfa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Baca Juga: SPSI Minta UMK Banjarmasin 2027 Capai Rp4,3 Juta, Keputusan 24 November 2026

Baca Juga: UMK Banjarbaru 2027 Diprediksi Tembus Rp4,2 Juta, Penetapan Menunggu Kesepakatan Alfa

Perwakilan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan memilih walkout (WO) dari ruang rapat.

Apindo bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan indeks alfa 0,5. 

Semenrara serikat pekerja meminta indeks alfa 0,8. 

Sementara pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengajukan angka 0,75.

Perbedaan usulan itu tidak menghasilkan kesepakatan. 

Masing-masing pihak tetap mempertahankan angka yang diajukan hingga Dewan Pengupahan memutuskan untuk melakukan voting.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Zulfikar mengakui pembahasan UMP 2027 berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, penentuan upah minimum pada lima tahun terakhir tidak pernah berakhir dengan voting.

“Tahun-tahun sebelumnya biasanya masih ada kompromi. Namun, tahun ini berbeda karena pengusaha tetap bertahan di angka 0,5,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Zulfikar juga menekankan bahwa pembahasan kali ini sempat diwarnai gejolak hingga perwakilan pengusaha memilih walkout.

Dalam voting tersebut, indeks alfa 0,7 yang diusulkan memperoleh 10 suara. 

Sementara itu, usulan indeks alfa 0,8 dari serikat pekerja memperoleh enam suara. 

Dan usulan indeks alfa 0,5 dari unsur pengusaha tidak memperoleh suara.

Dari 23 peserta yang menghadiri sidang pleno, hanya 16 orang yang menggunakan hak suara. 

Sementara lima perwakilan Apindo menyatakan abstain.

Meski usulan serikat pekerja tidak menjadi pilihan mayoritas, Zulfikar menilai hasil pembahasan tersebut tetap cukup menggembirakan.

FSPMI sebelumnya menargetkan kenaikan UMP sebesar 9 persen.