WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Pengunduran diri Wartono dari jabatan Wakil Wali Kota Banjarbaru membuka peluang bagi munculnya figur baru yang akan mendampingi Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Arif Rahman Hakim, menilai sosok pengganti Wartono tidak harus dilihat berdasarkan gender, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurutnya, hal paling penting adalah kemampuan figur tersebut melengkapi kepemimpinan Lisa Halaby, khususnya dalam memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pembangunan Kota Banjarbaru.

Arif menilai, Lisa Halaby memiliki latar belakang birokrasi dan pengalaman di bidang pemerintahan.

Karena itu, pendamping yang ideal diharapkan memiliki kemampuan komunikasi politik serta mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kalau kita melihat Ibu Lisa, tentu beliau punya latar belakang birokrasi dan pengalaman di bidang tersebut. Idealnya, wakilnya adalah orang yang secara komunikasi politik mampu membangun kerja sama dengan stakeholder lainnya,” ujarnya.

Baca Juga Cara dan Kronologi Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Sadap Presiden, Politisi dan Jurnalis

Baca Juga Prakiraan Cuaca Kalsel Hari ini Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Ia menjelaskan, kemampuan menjalin komunikasi dengan legislatif, jajaran birokrasi, partai politik maupun unsur lainnya menjadi modal penting dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Sebab, berbagai kebijakan dan program pembangunan membutuhkan dukungan serta kesepahaman dari banyak pihak agar dapat berjalan maksimal.

Menurut Arif, keberadaan wakil wali kota bukan sekadar melengkapi struktur kepemimpinan daerah. Namun, harus menjadi mitra strategis yang mampu membantu wali kota menjalankan tugas pemerintahan.

Terkait siapa figur yang paling tepat menduduki posisi tersebut, Arif tidak ingin menyebutkan nama tertentu.

Ia menilai, penentuan sosok pengganti Wartono perlu mempertimbangkan komitmen politik, kesamaan visi serta komunikasi antara kepala daerah dan partai politik pengusung.

“Pada intinya, kalau koalisi dan kepala daerah memiliki komitmen serta frekuensi yang sama, yang terpenting adalah siapa yang bisa maksimal membantu. Nah, itulah yang dipilihkan,” jelasnya.