Tekan Beban Masyarakat, DKPP Tanah Laut Salurkan 958 Ton Bantuan Pangan Beras
WARTABANJAR.COM, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggenjot penyaluran intervensi hilir guna melindungi daya beli warga dari tekanan harga pangan yang masih tinggi di pasaran, Kamis (22/10/2026).
Langkah taktis ini difokuskan pada percepatan distribusi jaring pengaman sosial serta penguatan sinergi lintas sektor untuk memotong rantai spekulasi harga di tingkat pedagang eceran.
Kepala DKPP Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempercepat distribusi Bantuan Pangan Beras untuk alokasi periode Juli hingga September 2026 agar tersalurkan secara merata ke seluruh pelosok desa.
"Akselerasi Bantuan Pangan Beras Alokasi Juli–September 2026 Kabupaten Tanah Laut ditargetkan langsung bagi Penerima Pangan atau PBP di seluruh desa dengan total komitmen menyasar sebanyak 31.961 PBP," ungkap M. Kusri kepada WartaBanjar.com, Kamis (22/10/2026).
Melalui program penyaluran triwulanan tersebut, total volume logistik beras kualitas baik yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah melalui DKPP mencapai 958.830 kilogram atau setara dengan 958,8 ton.
Selain penyaluran bansos beras secara masif, intervensi di tingkat hilir konsumen juga diperkuat melalui pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang digelar secara berkala di berbagai titik wilayah.
Baca Juga Tangkapan Sepat Rawa Tanah Laut Anjlok 25 Ribu Kilogram, Nelayan Pesisir Hasilkan Rp100 Miliar
Dalam eksekusi operasi pasar tersebut, DKPP menggandeng Perum BULOG untuk pasokan beras SPHP murah serta bersinergi erat dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Tanah Laut.
"Operasi Pasar Murah digelat secara berkala dengan menggandeng BULOG terkait suplai komoditas beras SPHP murah serta Diskumdag Tanah Laut guna mengawasi kestabilan rantai pasok pangan dan memotong spekulasi harga," tegasnya.
Sinergi terpadu antara penguatan cadangan pangan, percepatan distribusi bantuan sosial, hingga operasi pasar murah ini diharapkan mampu menjadi perisai efektif dalam menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Tanah Laut. (Wartabanjar.com)